BRPSDI - Selasa 14 Agustus 2018, beberapa peneliti BRPSDI berpartisipasi dalam kegiatan Seminar Nasional Perhimpunan Biologi Indonesia tentang Manajemen Spesies Introduksi yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Biologi Indonesia pada 14 Agustus 2018 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun. Seminar tersebut dibuka oleh Rektor UNJ di Aula Latief Hendraningrat, Gedung Dewi Sartika Lantai 2. Terdapat tiga keynote speaker yaitu Dr. Ir. Sri S. Tjitrosoedirdjo, M.Sc (SEAMEO BIOTROP), Prof. Dr. Yusli Wardiatno, M.Sc (Institut Pertanian Bogor) dan Dr. Mieke Miarsyah, M.Si (UNJ). Judul makalah yang disampaikan oleh peneliti BRPSDI antara lain:

1.   Sebaran Louhan, Ikan Hias Introduksi yang Menjadi Invasif di Danau Matano, Sulawesi Selatan

2.   Kajian Risiko Keberadaan Ikan Introduksi di Waduk Ir. H. Djuanda, Jawa Barat

BRPSDI - Kegiatan Konsultasi Publik ke-2 penyusunan dokumen RPZ KKM HMAS Perth merupakan lanjutan dari kegiatan Konsultasi Publik ke-1 yang telah diselenggarakan pada Hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 dengan peserta yaitu dari perwakilan dari Direktorat Kawasan Konservasi dan Direktorat Jasa Kelautan, Dirjen PRL KKP. Selain perwakilan dari kementerian peserta juga hadir dari beberapa instansi di Provinsi Banten, yaitu Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, BAdan Kesatuan Bangsa dan Poliltik, Dinas Pendidikan Prov. Banten, Pangkalan TNI AL (LANAL) Banten, Dit. POLAIR Polda Banten. Selain peserta dari pemangku kebijakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, peserta juga hadir beberapa Kepala Desa di sekitar area KKM HMAS Perth (Camat Pulau Ampel, Kades Pulo Panjang) dan beberapa tokoh masyarakat dari Pulo Ampel dan Pulau Panjang.

Kegiatan konsultasi pablik ke-2 di buka oleh Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran, Bidang PSDKP, DKP Provinsi Banten (Heri Juhaeri, SH., M.Si), sedangkan selama pelaksanaan di moderator oleh Kepala Seksi Konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP Provinsi Banten (Risnawati Rahayu, S.Pi).

Kegiatan konsultasi pablik ke-2 lebih ditekankan pada pembahasan:

a.     Program kegiatan yang boleh dan tidak boleh pada masing-masing zonasi KKM HMAS Perth (zona inti dan zona pemanfaatan)

b.    Rencana rinci kegiatan 5 tahun pertama KKM HMAS Perth di Perairan Provinsi Banten

c.     Rencana strategis 20 tahun KKM HMAS Perth di Perairan Provinsi Banten

Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu dihasilkannya Dokumen rencana pengelolaan dan zonasi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan oleh unit pengelola KKM HMAS Perth di perairan Provinsi Banten. Dokumen RPZ KKM HMAS Perth juga memuat kebijakan rencana pengelolaan dan pengaturan zonasi yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan sebagai arahan program kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di KKM HMAS Perth yang disusun dan dilaksanakan untuk perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan terbatas keberadaan situs kapal perang HMAS Perth untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam pelaksaannya memerlukan peran serta dan dukungan seluruh stakeholder terkait dalam pengawasan dan pengelolaannya.

Adapun, Dokumen RPZ KKM HMAS Perth merupakan dokumen yang bersifat adaptif dan dinamis untuk mencapai pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dapat dievaluasi 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan dinamika sumber daya kelautan dan perikanan maupun perubahan kondisi ekstrim yang disebabkan oleh bencana dalam skala besar.

BRPSDI – Perwakilan dari BRPSDI sebagai tenaga ahli yaitu Bapak Mujiyanto, S.S.T.Pi., M.Si mengikuti Kegiatan Konsultasi Publik I KKM HMAS Perth yang berlokasi di Serang pada tanggal 8 Agustus 2018, dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (Ir. H. Suyitno, MM) didampingi oleh Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Kegiatan Konsultasi Publik I KKM HMAS Perth dilaksanakan sebagai salah satu agenda penting dalam dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Maritim merupakan tindak lanjut kegiatan setelah dilakukan survei ekologi dan sosial ekonomi di wilayah sekitar Kawasan Konservasi serta untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka pengembangan.

Peserta undangan pada kegiatan Konsultasi Publik I KKM HMAS Perth meliputi beberapa perwakilan dari Direktorat Kawasan Konservasi dan Direktorat Jasa Kelautan, Dirjen PRL KKP. Selain perwakilan dari kementerian peserta juga hadir dari beberapa instansi di Provinsi Banten, yaitu Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, BAdan Kesatuan Bangsa dan Poliltik, Dinas Pendidikan Prov. Banten, Pangkalan TNI Al (LANAL) Banten, Dit. POLAIR Polda Banten. Selain peserta dari pemangku kebijakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, peserta juga hadir beberapa Kepala Desa di sekitar area KKM HMAS Perth (Camat Pulau Ampel, Kades Pulo Panjang) dan beberapa tokoh masyarakat dari Pulo Ampel dan Pulau Panjang.

Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKM HMAS Perth sebagai upaya mengatur mekanisme pengelolaan Kawasan Konservasi Maritim dengan tujuan:

1.     Meningkatkan kinerja pengelolaan KKM HMAS Perth;

2.     Memenuhi persyaratan dalam rangka penetapan KKM oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3.     Menjamin pelestarian situs kapal perang HMAS Perth sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) bawah air secara berkelanjutan;

4.     Mengoptimalkan pemanfaatan potensi situs kapal perang HMAS Perth;

5.     Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di sekitar KKM HMAS Perth

Ruang lingkup dalam penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) pengelolaan Kawasan Konservasi Maritim (KKM) HMAS Perth di perairan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1.     Penataan zonasi:

a.     Menganalisis potensi dan permasalahan dalam pengelolaan KKM HMAS Perth (secara detail diuraikan dalam Buku I).

b.     Melakukan penataan zonasi yang terdiri dari Zona Inti dan Zona Pemanfaatan Terbatas.\

2.     Strategi pengelolaan:

a.    Arahan pengelolaan jangka pendek dan jangka menengah (5 tahun) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bentuk strategi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatkan potensi situs serta untuk mendukung upaya pengembangan wisata perairan dan edukatif di wilayah KKM HMAS Perth.

b.    Arahan pengelolaan jangka panjang (20 tahun) yaitu dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi.

BRPSDI – Senin 13 Agustus 2018, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan juga menyambut baik kunjungan PT. Cito Semarang dalam rangka praktek kerja mengenai pelatihan Plankton Bentos di Laboratorium Pengujian Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

BRPSDI – Senin 13 Agustus 2018, telah diadakan pertemuan antara Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dengan Dinas Perikanan & Kelautan Bekasi untuk membahas terkait delinasi kampung nelayan & kawasan wisata mangrove di Muara Kuntul, Pantai Sederhana, Muara Gembong.

BRPSDI – Rabu, 8 Agustus 2018, telah diselenggarakan seminar yang dihadiri oleh para peneliti Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terkait pra trip pesisir selatan Jawa Barat di aula BRPSDI

BRPSDI – Pada tanggal 7 agusutus 2018, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan menyambut baik kunjungan dari Politeknik Karawang dalam rangka konsultasi dan pencarian data sekunder terkait kualitas air sepanjang DAS Citarum.

BRPSDI – Pada tanggal 7 agusutus 2018, Kilas balik beberapa kegiatan BRPSDI pekan lalu telah dilaksanakan kembali rapat evaluasi dan tindak lanjut PUI yang dilaksanakan di ruang kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

BRPSDI - Kilas Balik (Senin, 6 Agustus 2018), beberapa peneliti BRPSDI menghadiri Guest Lecture Dr. Donna Hayes dari CSIRO terkait Bioregionalisation of the Indian and Pacific Oceans, Preliminary Results di Gedung LABTEK XI Lantai 2 F Program Studi Ilmu Kebumian Institut Teknologi Bandung. Kegiatan tersebut dimoderatori oleh Ketua Program Studi Ilmu Kelautan ITB, Dr. rer.nat. Mutuara R. Putri dan dihadiri oleh beberapa mahasiswa ITB dan peserta Summer School dari Tiongkok.

BRPSDI - Pada Tanggal 2 Agustus, 2018. Rapat antara Dirjen PRL, Puriskan (BRPSDI), Dirjen PB dan Nusantara Research Institute Jepang di lakukan Gedung GMB III Gambir dan dipimpin oleh Bapak Brahmantya Satyamurti Poerwadi, S.T.(Direktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut) tentang Rencana investasi pemerintah jepang dalam usaha perikanan sidat. Dalam pertemuan tersebut puriskan diminta menyampaikan hasil riset yang berhubungan dengan upaya pemulihan dan rehabiltasi sidat yang ada di Indoesia. info yang disampaikan bahwa BRPSDI telah dan akan melakukan Riset :

1.  2009-2012:  rehabilitasi populasi ikan sidat di danau poso

2. 2012-2013: Penelitian karakteristik bio ekologi sidat pada fase larva dan dewasa di danau telaga dan danau rano.

3. Rencana thun 2019: pemulihan habitat sumberdaya ikan sidat di pansel jabar