BRPSDI - 4 September 2018, PPSDM BRPSDI mengikuti kegiatan Focus Group Discussiun (FGD) terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM di Ruang Rapat Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Jalan Perikanan No. 13 Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KKP dengan narasumber dari Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan moderator adalah Kepala Bagian Penbendaharaan Biro Keuangan KKP. Materi yang dibahas terkait pengendalian pelaksanaan anggaran oleh PPSPM, pengantar keuangan negara dan TGR, perpajakan, standar kompetensi PPSPM, pengujian dan penerbitan SPM dan overview aplikasi SAS dan troubleshooting.

BRPSDI - 27 s.d 31 Agustus 2018, tim penelitian Riset Model Pengembangan CBF di Waduk Ir. H. Djuanda melaksanakan survei lapangan untuk pengambilan data terkait kualitas perairan dan sumber daya ikan. Survei lapangan dilakukan sebagai ulangan padas survei trip sebelumnya.

BRPSDI – 27 Agustus 2018, BRPSDI menyambut baik tim peneliti dari Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSE) untuk melakukan survey pengumpulan data primer dan sekunder terkait pengembangan pelaksanaan program “Zero KJA” di Perairan Waduk Jatiluhur selama 5 hari (27 – 31 Agustus 2018). Tujuan penelitian tersebut untuk mengkaji aspek sosial ekonomi pelaku usaha terkait sektor perikanan terkena dampak kebijakan Zero KJA, melakukan penilaian dampak sosial ekonomi & merumuskan rekomendasi sebagai antisipasi terhadap implementasi PERPRES Nomor 15 tahun 2018 pada usaha perikanan di Jatiluhur.

BRPSDI – 23 Agustus 2018, Pasca Idul Adha 1439 H BRPSDI menggelar pemotongan hewan kurban berupa sapi berbobot 400 kg. Sebanyak 190 bungkus daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada warga sekitar yang layak serta sisanya untuk makan bersama sivitas BRPSDI.

BRPSDI - Minggu, 19 Agustus 2018, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan turut berpartisipasi dalam Kegiatan Pandu Laut Nusantara yg diselenggarakan serentak pada saat yang sama di 73 titik di Indonesia untuk menyambut HUT RI ke 73.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh pegawai BRPSDI bersama masyarakat sekitar yang berjumlah 50 orang melaksanakan Gerakan Bersih Pantai dan Laut dari sampah plastik yang ada di sekitar Waduk Ir. H. Djuanda, Jatiluhur, Jawa Barat.

Dari hasil kegiatan ini, seluruh peserta berhasil mengumpulkan 20 kantong sampah, yang terdiri dari sampah plastik kemasan non fleksible (botol plastik, gelas palstik) dan sampah plastik kemasan fleksible (kresek, sedotan).

Yuk bersama kita jaga laut demi masa depan bangsa!

BRPSDI - Pagi ini, 17 Agustus 2018, segenap pegawai BRPSDI melaksanakan upacara bendera untuk memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-73 Dalam upacara tersebut, kepala BRPSDI menyerahkan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada Dr. Lismining Pujiyani Astuti, Dr. Amula Nurfiarini dan Andri Warsa yg telah mengabdikan diri untuk bekerja dgn kejujuran dan tanggung jawabnya selama ini.

BRPSDI - Selasa-Rabu, 14-15 Agustus 2018 bertempat di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan, Medan, Kepala BRPSDI dan Kepala Seksi Tata Operasional BRPSDI mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Lingkup BRSDM KP 2018 Zona 3 yang diikuti oleh 16 satuan kerja BRSDMKP di wilayah Indonesia bagian barat. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala BRSDMKP. Pada kesempatan tersebut, masing-masing satker memaparkan presentasi dengan outline sebagai berikut:

1.   Visi dan Misi

2.   ROADMAP BRPSDI 2019-2024

3.   Profil Kegiatan dan Anggaran 2018

4.   Capaian Realisasi Anggaran 2018

5.   Capaian IKU 2018

6.   Proyeksi Realisasi Anggaran 2018

7.   Permasalahan Anggaran 2018

8.   Rencana Kegiatan Tahun 2019

BRPSDI - Selasa 14 Agustus 2018, beberapa peneliti BRPSDI berpartisipasi dalam kegiatan Seminar Nasional Perhimpunan Biologi Indonesia tentang Manajemen Spesies Introduksi yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Biologi Indonesia pada 14 Agustus 2018 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun. Seminar tersebut dibuka oleh Rektor UNJ di Aula Latief Hendraningrat, Gedung Dewi Sartika Lantai 2. Terdapat tiga keynote speaker yaitu Dr. Ir. Sri S. Tjitrosoedirdjo, M.Sc (SEAMEO BIOTROP), Prof. Dr. Yusli Wardiatno, M.Sc (Institut Pertanian Bogor) dan Dr. Mieke Miarsyah, M.Si (UNJ). Judul makalah yang disampaikan oleh peneliti BRPSDI antara lain:

1.   Sebaran Louhan, Ikan Hias Introduksi yang Menjadi Invasif di Danau Matano, Sulawesi Selatan

2.   Kajian Risiko Keberadaan Ikan Introduksi di Waduk Ir. H. Djuanda, Jawa Barat

BRPSDI - Kegiatan Konsultasi Publik ke-2 penyusunan dokumen RPZ KKM HMAS Perth merupakan lanjutan dari kegiatan Konsultasi Publik ke-1 yang telah diselenggarakan pada Hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 dengan peserta yaitu dari perwakilan dari Direktorat Kawasan Konservasi dan Direktorat Jasa Kelautan, Dirjen PRL KKP. Selain perwakilan dari kementerian peserta juga hadir dari beberapa instansi di Provinsi Banten, yaitu Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, BAdan Kesatuan Bangsa dan Poliltik, Dinas Pendidikan Prov. Banten, Pangkalan TNI AL (LANAL) Banten, Dit. POLAIR Polda Banten. Selain peserta dari pemangku kebijakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, peserta juga hadir beberapa Kepala Desa di sekitar area KKM HMAS Perth (Camat Pulau Ampel, Kades Pulo Panjang) dan beberapa tokoh masyarakat dari Pulo Ampel dan Pulau Panjang.

Kegiatan konsultasi pablik ke-2 di buka oleh Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran, Bidang PSDKP, DKP Provinsi Banten (Heri Juhaeri, SH., M.Si), sedangkan selama pelaksanaan di moderator oleh Kepala Seksi Konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP Provinsi Banten (Risnawati Rahayu, S.Pi).

Kegiatan konsultasi pablik ke-2 lebih ditekankan pada pembahasan:

a.     Program kegiatan yang boleh dan tidak boleh pada masing-masing zonasi KKM HMAS Perth (zona inti dan zona pemanfaatan)

b.    Rencana rinci kegiatan 5 tahun pertama KKM HMAS Perth di Perairan Provinsi Banten

c.     Rencana strategis 20 tahun KKM HMAS Perth di Perairan Provinsi Banten

Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu dihasilkannya Dokumen rencana pengelolaan dan zonasi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan oleh unit pengelola KKM HMAS Perth di perairan Provinsi Banten. Dokumen RPZ KKM HMAS Perth juga memuat kebijakan rencana pengelolaan dan pengaturan zonasi yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan sebagai arahan program kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di KKM HMAS Perth yang disusun dan dilaksanakan untuk perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan terbatas keberadaan situs kapal perang HMAS Perth untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam pelaksaannya memerlukan peran serta dan dukungan seluruh stakeholder terkait dalam pengawasan dan pengelolaannya.

Adapun, Dokumen RPZ KKM HMAS Perth merupakan dokumen yang bersifat adaptif dan dinamis untuk mencapai pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dapat dievaluasi 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan dinamika sumber daya kelautan dan perikanan maupun perubahan kondisi ekstrim yang disebabkan oleh bencana dalam skala besar.

BRPSDI – Perwakilan dari BRPSDI sebagai tenaga ahli yaitu Bapak Mujiyanto, S.S.T.Pi., M.Si mengikuti Kegiatan Konsultasi Publik I KKM HMAS Perth yang berlokasi di Serang pada tanggal 8 Agustus 2018, dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (Ir. H. Suyitno, MM) didampingi oleh Kepala Bidang Sumberdaya Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Kegiatan Konsultasi Publik I KKM HMAS Perth dilaksanakan sebagai salah satu agenda penting dalam dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Maritim merupakan tindak lanjut kegiatan setelah dilakukan survei ekologi dan sosial ekonomi di wilayah sekitar Kawasan Konservasi serta untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka pengembangan.

Peserta undangan pada kegiatan Konsultasi Publik I KKM HMAS Perth meliputi beberapa perwakilan dari Direktorat Kawasan Konservasi dan Direktorat Jasa Kelautan, Dirjen PRL KKP. Selain perwakilan dari kementerian peserta juga hadir dari beberapa instansi di Provinsi Banten, yaitu Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, BAdan Kesatuan Bangsa dan Poliltik, Dinas Pendidikan Prov. Banten, Pangkalan TNI Al (LANAL) Banten, Dit. POLAIR Polda Banten. Selain peserta dari pemangku kebijakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, peserta juga hadir beberapa Kepala Desa di sekitar area KKM HMAS Perth (Camat Pulau Ampel, Kades Pulo Panjang) dan beberapa tokoh masyarakat dari Pulo Ampel dan Pulau Panjang.

Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKM HMAS Perth sebagai upaya mengatur mekanisme pengelolaan Kawasan Konservasi Maritim dengan tujuan:

1.     Meningkatkan kinerja pengelolaan KKM HMAS Perth;

2.     Memenuhi persyaratan dalam rangka penetapan KKM oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3.     Menjamin pelestarian situs kapal perang HMAS Perth sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) bawah air secara berkelanjutan;

4.     Mengoptimalkan pemanfaatan potensi situs kapal perang HMAS Perth;

5.     Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di sekitar KKM HMAS Perth

Ruang lingkup dalam penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) pengelolaan Kawasan Konservasi Maritim (KKM) HMAS Perth di perairan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1.     Penataan zonasi:

a.     Menganalisis potensi dan permasalahan dalam pengelolaan KKM HMAS Perth (secara detail diuraikan dalam Buku I).

b.     Melakukan penataan zonasi yang terdiri dari Zona Inti dan Zona Pemanfaatan Terbatas.\

2.     Strategi pengelolaan:

a.    Arahan pengelolaan jangka pendek dan jangka menengah (5 tahun) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bentuk strategi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatkan potensi situs serta untuk mendukung upaya pengembangan wisata perairan dan edukatif di wilayah KKM HMAS Perth.

b.    Arahan pengelolaan jangka panjang (20 tahun) yaitu dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi.