BRPSDI - Kegiatan Konsultasi Publik ke-2 penyusunan dokumen RPZ KKM HMAS Perth merupakan lanjutan dari kegiatan Konsultasi Publik ke-1 yang telah diselenggarakan pada Hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 dengan peserta yaitu dari perwakilan dari Direktorat Kawasan Konservasi dan Direktorat Jasa Kelautan, Dirjen PRL KKP. Selain perwakilan dari kementerian peserta juga hadir dari beberapa instansi di Provinsi Banten, yaitu Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, BAdan Kesatuan Bangsa dan Poliltik, Dinas Pendidikan Prov. Banten, Pangkalan TNI AL (LANAL) Banten, Dit. POLAIR Polda Banten. Selain peserta dari pemangku kebijakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, peserta juga hadir beberapa Kepala Desa di sekitar area KKM HMAS Perth (Camat Pulau Ampel, Kades Pulo Panjang) dan beberapa tokoh masyarakat dari Pulo Ampel dan Pulau Panjang.

Kegiatan konsultasi pablik ke-2 di buka oleh Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran, Bidang PSDKP, DKP Provinsi Banten (Heri Juhaeri, SH., M.Si), sedangkan selama pelaksanaan di moderator oleh Kepala Seksi Konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP Provinsi Banten (Risnawati Rahayu, S.Pi).

Kegiatan konsultasi pablik ke-2 lebih ditekankan pada pembahasan:

a.     Program kegiatan yang boleh dan tidak boleh pada masing-masing zonasi KKM HMAS Perth (zona inti dan zona pemanfaatan)

b.    Rencana rinci kegiatan 5 tahun pertama KKM HMAS Perth di Perairan Provinsi Banten

c.     Rencana strategis 20 tahun KKM HMAS Perth di Perairan Provinsi Banten

 

Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu dihasilkannya Dokumen rencana pengelolaan dan zonasi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan oleh unit pengelola KKM HMAS Perth di perairan Provinsi Banten. Dokumen RPZ KKM HMAS Perth juga memuat kebijakan rencana pengelolaan dan pengaturan zonasi yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan sebagai arahan program kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di KKM HMAS Perth yang disusun dan dilaksanakan untuk perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan terbatas keberadaan situs kapal perang HMAS Perth untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam pelaksaannya memerlukan peran serta dan dukungan seluruh stakeholder terkait dalam pengawasan dan pengelolaannya.

 

Adapun, Dokumen RPZ KKM HMAS Perth merupakan dokumen yang bersifat adaptif dan dinamis untuk mencapai pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dapat dievaluasi 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan dinamika sumber daya kelautan dan perikanan maupun perubahan kondisi ekstrim yang disebabkan oleh bencana dalam skala besar.

Email KKP

LINK TERKAIT

Statistik Pengunjung

Today 69

Yesterday 36

Week 174

Month 1060

All 25226

Currently are 45 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

IKUTI KAMI