BRPSDI - Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN memiliki tiga fungsi utama yaitu melakukan pelayanan publik, pelaksana kebijakan pemerintah dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelayan publik, ASN dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Untuk mendukung hal tersebut maka pada tanggal 23 – 26 Januari 2018 dilakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) pelayanan publik bagi ASN di lingkup Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Diklat Aparatur KKP, Sukamandi, Subang. Sebanyak 26 peserta dari berbagai satuan kerja lingkup KKP hadir untuk mengikuti pelatihan tersebut. Peserta yang ditunjuk dari BRPSDI untuk mengikuti Diklat ini yaitu Andika Luky Setyo Hendrawan, S.Pi. Kegiatan diklat ini dibuka oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Drs, Mulyoto, M.M.

Kegiatan diklat ini memiliki 6 materi pokok untuk meningkatkan kapasitas ASN sebagai pelayan publik. Materi tersebut antara lain :

1. Konsep dan Kebijakan Pelayanan Publik

Materi ini merupakan materi awal dan membahas mengenai dfinisi pelayanan public, ruang lingkup dan penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Materi ini berfokus pada jenis – jenis pola penyelenggaraan pelayanan publik, beragam contoh dan aplikasinya.

3. Standar Pelayanan Publik

Untuk mencapai pelayanan prima, suatu lembaga penyelenggara pelayanan public harus memiliki standar pelayanan. Pada kesempatan ini dijelaskan mengenai standar pelayanan mulai dari konsep, komponen,langkah-langkah penyusunan sampai dengan bagaimana mengevaluasi dan memperbaiki standar pelayanan yang telah diberlakukan

4. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Fokus materi ini adalah bagaimana melakukan pengelolaan dan tindak lanjut apabila mendapat pengaduan dari masyarakat. Hal ini penting karena dengan adanya pengaduan tersebut menjadi langkah awal bagi institusi untuk melakukan suatu perbaikan dalam pelayanan publik. Pada materi ini kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan benchmarking dengan Bandung Command Center (BCC), Dinas Kominfo Bandung. 

5. Indeks kepuasan Masyarakat.

Pada kesempatan ini dijelaskan mengenai metode untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan sekaligus memetakan bagian pelayanan yang perlu ditingkatkan.

6. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Materi ini berfokus pada langkah-langkah untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Email KKP

LINK TERKAIT

Statistik Pengunjung

Today 11

Yesterday 51

Week 62

Month 1149

All 14694

IKUTI KAMI