BOGOR - Perwakilan dari BRPSDI Jatiluhur sebagai salah satu pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik untuk lingkup UPT menghadiri undangan dari Inspektorat V Itjen KKP selaku Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan KKP terkait proses pengintegrasian sistem pengaduan KKP dengan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada hari Rabu – Kamis, tanggal 22-24 Nopember 2017 di Bale Pakuan, Pajajaran Suite and Resort Hotel, Bogor.

Kegiatan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan pengaduan. Ada 2 (dua) aspek yang dapat dilihat dari pengaduan ini, yaitu: pertama, aspek kepentingan penyelenggara (service providers) dan kedua, aspek kepentingan penerima layanan (customers). Dari aspek kepentingan penyelenggara, pengelolaan pengaduan merupakan sarana memperbaiki kualitas penyelenggara pelayanan publik. Sebaliknya, dari aspek kepentingan penerima pelayanan dan masyarakat merupakan sarana menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Bapak Syafruddin, S.Pd., M.M.Kepala Subbidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah I-2 KEMENPAN RB menyampaikan bahwa pengaduan itu sangat penting karena:

  1. Sebagai sarana perbaikan pelayanan publik
  2. Peningkatan kepercayaan masyarakat
  3. Sebagai pengambil keputusan/kebijakan

Kondisi yang dihadapi dalam penanganan pengaduan dilingkungan KKP diantaranya adalah:

  1. Data pengaduan yang ada masih terbatas pada pengaduan yang masuk ke saluran pengaduan yang dikelola Inspektorat Jenderal
  2. Masih terdapat saluran pengaduan di unit kerja eselon I, namun tidak terdapat laporan yang disampaikan kepada Inspektorat Jenderal
  3. Belum optimalnya koordinasi antar tim penanganan pengaduan KKP
  4. Belum adanya aplikasi yang memudahkan dalam percepatan pengelolaan data dan tindaklanjut pengaduan
  5. Masih terdapat kategori pengaduan yang belum spesifik, sehingga substansi pengaduan masih bersifat umum dan tidak dijelaskan berdasarkan tupoksi masing masing unit kerja.

Tim Kantor Staf Presiden (Bapak Gibran) menyampaikan bahwa integrasi sistem penanganan pengaduan dengan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah telah tertuang dalam MoU antara Kementerian PAN dan RB dengan Kantor Staf Presiden. Sebagai tindaklanjutnya adalah penerbitan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, sekaligus sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Tim Kantor Staf Presiden mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk aktif dalam proses integrasi sistem penanganan pengaduan.

Selanjutnya Tim Kantor Staf Presiden memberikan penjelasan terkait: 1) Cara Kerja Sistem LAPOR!; 2) Memasukan Laporan Baru; 3) Notifikasi Disposisi Laporan; 4) Notifikasi Tindak Lanjut Laporan; 5) Notifikasi Perubahan Status Laporan; dan 6) Memasukan Tindak Lanjut Laporan.

Beberapa hasil dari pembahasan dan diskusi yang dilakukan terkait integrasi sistem penanganan pengaduan yaitu:

  1. Kesepakatan penamaan alamat email yang didaftarkan sebagai pemegang akun koordinator dan penghubung aplikasi LAPOR! Berdasarkan kombinasi nama unit kerja eselon I dan kode satker;
  2. Pelatihan untuk aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada eselon I lingkup KKP serta UPT; Bimtek Operator (petugas admin koordinator dan penghubung) Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!);
  3. Pengembangan pejabat penghubung pada unit kerja eselon I sampai kepada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KKP;
  4. Pembahasan usulan untuk revisi Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan KKP
  5. Perlu adanya Petunjuk Teknis pada Aplikasi LAPOR pada tingkat eselon dan satker, agar sistem pengaduan lebih mudah untuk ditindak lanjuti.

Sebagai penutup, disampaikan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan menjaga optimisme dalam peningkatan pelayanan publik untuk menjadikan KKP lebih baik.

Kegiatan Pengintegrasian Sistem Pengaduan dapat dilihat pada tautan berikut: https://youtu.be/bH1WFhTrF-Y

Email KKP

LINK TERKAIT

Statistik Pengunjung

Today 19

Yesterday 88

Week 107

Month 1106

All 17771

Currently are 36 guests and no members online

IKUTI KAMI