Kamis, 5 Oktober 2017 - dilaksanakan pembahasan jutlak tnd, bimtek, prosedur akuisisi arsip hasil riset, praktek penataan arsip di Instalasi Litbang Pengendalian Penyakit Ikan (IP4I) dengan hasil sebagai berikut:

  1. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.45/MEN/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan Pasal 3.
    1. Pelaksanaan lebih lanjut Tata Naskah dinas di Lingkungan KKP ditetapkan oleh pejabat eselon I sesuai kewenangannya
    2. Penyusunan Tata Naskah Dinas yang ditetapkan oleh pejabat eselon I sebagaimana ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Sekjen KKP c.q. Biro Umum
  2. Penghapusan Tata naskah dinas dengan Nomor 156/PER-BALITBANGKP/2015yang berlaku  di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

  3. Pengelolaan Kearsipan (SE SEKJEN NOMOR: 883/SJ/TU.220/VIII/2017)

    1. Ketentuan Bagi Pengelola Arsip

    1. Penambahan Sumber Daya Pengelolaan kearsipan dilaksanakan melalui inpasing paling lambat Desember 2018 dengan menyertakan e formasi
    2. Penyediakan sarana dan prasarana pengelolaan arsip filling cabinet, rak arsip, boks arsip, map gantung, guide, dan ruangan penyimpanan arsip
    3. Pengelolaan arsip secara khusus terhadap arsip yang berkaitan dengan keuangan, kepegawaian, kepemilikan asset, peraturan, perjanjian kerjasama, perizinan, penenggelaman kapal asing yang berasal dari IUU Fishing, hasil penelitian, pemberdayaan masyarakat pesisir, perkarantinaan, pengolahan hasil perikanan, hasil riset, dan perikanan budidaya;
    4. Setiap kegiatan yang menggunakan APBN dan telah selesai dilaksanakan, wajib menyerahkan arsip kegiatan kepada unit kearsipan di lingkungannya;
    5. Melakukan penyusutan arsip (sesuai ketentuan UU yang berlaku)
    6. Pengelola arsip wajib menggunakan SIKAP
    7. Perlindungan dan pengamanan Arsip Vital
    8. Setiap pejabat di lingkungan Kementerian diwajibkan untuk berperan aktif dalam rangka pengelolaan arsip dan peningkatan kompetensi Arsiparis di lingkungannya
  4. Ketentuan Sanksi

    1. Sanksi Administratif mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, sampai dengan penundaan kenaikan pangkat dikenakan kepada pengelola arsip yang tidak melakukan pengelolaan arsip;
    2. Sanksi Pidana dapat dikenakan apabila dengan sengaja menguasai dan atau memiliki arsip untuk kepentingan sendiri, menyediakan arsip kepada pengguna yang tidak berhak, dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip terjaga, melakukan pemusnahan arsip tidak sesuai dengan prosedur berlaku dengan besaran denda 125.000.000 s.d. 500.000.000 hingga penjara dari 5 s.d. 10 tahun.

Email KKP

LINK TERKAIT

Statistik Pengunjung

Today 70

Yesterday 63

Week 133

Month 394

All 26262

Currently are 12 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

IKUTI KAMI