Jakarta, 7 September 2017 - Diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Danau Toba diselenggarakan di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, DJPB pada tanggal 7 September 2017. Pertemuan tersebut dihahdiri oleh perwakilan dari DJPB, Pusat Riset Perikanan dan BRPSDI-BRPSDM-KP, PT Suri Tani Pemuka (STP) dan PT Aquafarm Nusantara (AN). Pada pertemuan tersebut dipaparkan topik bahasan sebagai berikut:

  • Hasil Kajian daya dukung Danau Toba untuk budidaya ikan dalam KJA yang terbaru sesuai PerPres No 81 tahun 2014, disampaikan oleh Prof. Dr. Endi Setiadi Kartamihardja
  • Kebijakan DJPB dalam pengembangan perikanan budidaya di Danau Toba, disampaikan oleh Dr. Iman Barizi
  • Paparan KJA Smart dan paket teknologi pengendalian eutrofikasi danau, disampaikan oleh Prof. Dr. Krismono.

Hasil diskusi dari pertemuan tersebut menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

  • Hasil kajian daya dukung budidaya ikan dalam KJA berkelanjutan di danau toba akan menetapkan besaran daya dukung dan tata ruang danau bagi perikanan (budidaya dan tangkap) yang didasarkan pada Peraturan Presiden No 81 Tahun 2014.
  • Dalam implementasi peraturan tersebut, tata ruang perikanan budidaya di Danau Toba harus mempertimbangkan semua pemanfaat Danau Toba misalnya pariwisata, transportasi, sumber air minum, pelabuan, dan kawasan konservasi sumber daya ikan sehingga terpadu dan tidak menurunkan kualitas ekosistem danau.
  • Nilai daya dukung yang dihitung dari hasil kegiatan survey pertama ini (penelitian akan berlangsung dalam satu tahun) merupakan hasil riset terbaru yang harus segera di sosialisasikan kesemua pemangku kepentingan (stakeholders) terutama metode kajiannya sehingga akan menjadi pedoman bagi instansi (lembaga riset) lain. Metode penelitian ini harus merupakan metode baku sehingga penelitian yang serupa dapat dilakukan dengan metode yang sama di danau Toba.
  • Kajian daya dukung juga diharapkan dapat menetapkan lokasi spesifik yang secara teknis dapat digunakan sebagai kawasan budidaya ikan dalam KJA yang berkelanjutan.
  • Oleh karena selama ini isu yang berkembang adalah anggapan bahwa budidaya ikan KJA merupakan sumber pencemar utama danau maka indentifikasi sumber pencemaran lainnya harus dilakukan. Data sementara menunjukkan bahwa kandungan total fosfor (Total P) yang berasal dari 25 sungai yang masuk Danau Toba sebagian besar merupakan sungai yang menghasilkan limbah TP yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kandungan TP yang ada di 23 stasiun yang meliputi kawasam Danau Toba.
  • Harus ada petunjuk teknis yang mengatur budidaya ikan di perairan umum terutama peraturan tentang pakan ikan yang digunakan harus mempunyai kandungan P yang rendah (lebih kecil dari 1%) dengan efisiensi penggunaan yang tinggi (FCR rendah) serta ditetapkan melalui SNI. Kebijakkan ini harus diterapkan bagi seluruh perusahaan pembuat pakan komersil.
  • Kegiatan budidaya dalam KJA harus selaras dengan kegiatan perikanan tangkap, misalnya melalui penebaran ikan pemakan plankton yang akan berperan sebagai pengendali eutrofikasi yang disebabkan limbah sisa pakan dan kotoran ikan budidaya. Penebaran ikan ini akan berfungsi selain untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap juga memperbaiki lingkungan danau.
  • DJPB mengharapkan BRSDM KP dapat menghasilkan teknologi terapan yang dapat mengendalikan eutrofikasi danau terutama tentang penentuan jenis ikan tebaran yang tepat dan jumlahnya.
  • Dukungan riset dari BRPSDI dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan danperbaikan lingkungan di Danau Toba seperti penerapan teknologi KJA Smart, teknologi pengendalian eceng gondok serta teknologi penebaran ikan mendapat apresiasi untuk diterapkan di Danau Toba. Penerapan teknologi tersebut harus ditindak lanjuti dengan penerapan peraturan pengelolaannya.

Email KKP

LINK TERKAIT

Statistik Pengunjung

Today 67

Yesterday 93

Week 247

Month 1264

All 22426

Currently are 30 guests and no members online

IKUTI KAMI